Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sumedang, Yana Flandriana, angkat bicara menanggapi penandatanganan nota kesepahaman antara Partai Golkar dan PDIP menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumedang Tahun 2024.
Dalam nota kesepahaman itu disebutkan, Calon Bupati yang akan diusung berasal dari Partai Golkar (10 kursi) sedangkan Calon Wakil Bupatinya dari PDIP (8 kursi) untuk menghadapi Pilkada Sumedang Tahun 2024.
Diberitakan sebelumnya, pada hari Kamis (9/5) bulan lalu, secara resmi Partai Golkar, PDIP dan PKS Sumedang bertemu dan bersepakat membangun koalisi besar untuk Pilkada Kabupaten Sumedang Tahun 2024 di aula kantor PDIP Sumedang.
Namun pada saat penandatanganan nota kesepahaman di aula Gedung Golkar Sumedang pada hari Minggu (23/6) tampak tidak dihadiri perwakilan dari PKS Sumedang.
Menanggapi hal itu, ketua DPD PKS Sumedang mengatakan partai pemilik 7 kursi di DPRD Sumedang ini sangat menghargai dan menghormati dinamika politik yang dilakukan oleh Partai Golkar dan PDIP.
“Kami pikir dinamika dalam koalisi itu adalah sesuatu hal yang wajar, diantara sekian banyak kesepahaman tentu ada beberapa hal sedikit yang kita belum sepaham.
Berkaitan dengan nota kesepahaman itu memang ada poin yang sampai hari ini kami masih belum bisa mengambil keputusan, karena masih harus dikonsultasikan lebih dahulu kepada DPP PKS dan DPW PKS Jabar,” kata Yana.
Dalam hal komunikasi politik, kata Yana, partainya tetap membangun komunikasi dengan Partai Golkar dan PDIP sebagaimana dengan partai lainnya.