Sumedang – Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik dari sisi jumlah dapur, penerima manfaat, maupun pemenuhan pasokan pangan lokal.
“Saat ini Sumedang memiliki 114 dapur dengan 220 ribu penerima manfaat atau sekitar 61 persen. Kami sudah mengusulkan tambahan dapur, dan insyaallah Februari mendatang bisa 100 persen terpenuhi,” ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Selasa (16/12/2025).
Selain percepatan jumlah dapur, Dony juga melaporkan progres sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Dari total 86 dapur MBG di Sumedang, sebanyak 47 dapur telah bersertifikat, sementara sisanya terus dikawal bersama tim kesehatan.
Tak hanya itu, Pemkab Sumedang juga mengembangkan dashboard transparansi MBG yang menampilkan menu harian, nilai gizi, hingga dokumentasi makanan yang dapat diakses publik.
“Transparansi penting agar kualitas, keamanan, dan ketepatan menu terjaga. Orang tua dan masyarakat bisa ikut mengawasi,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai upaya memperkuat sinergi percepatan Program MBG antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah kabupaten/kota. Rakor membahas sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, percepatan sertifikasi SLHS pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penguatan peran pemerintah daerah dalam implementasi MBG di lapangan.
Rakor dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), perwakilan kementerian dan lembaga, unsur TNI-Polri, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Program MBG merupakan tindak lanjut Rakortas tingkat menteri pada 3 Desember 2025 dan telah ditetapkan sebagai program strategis nasional sejak 17 November 2025.
“Target nasionalnya membangun lebih dari 30 ribu SPPG dengan 82,9 juta penerima manfaat di 38 provinsi,” ujarnya.
Hingga 16 Desember 2025, capaian MBG secara nasional telah menjangkau 17.764 SPPG dengan lebih dari 50 juta penerima manfaat. Sesuai Perpres 115 Tahun 2025, Badan Gizi Nasional menjadi pelaksana utama dengan dukungan 29 kementerian dan lembaga, serta peran strategis pemerintah daerah.
Zulkifli Hasan menekankan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, tetapi juga penggerak besar ekonomi rakyat.
“Satu menu saja bisa memengaruhi harga nasional. Kalau telur dimakan 80 juta orang dalam satu hari, harga telur bisa langsung naik. Karena itu tata kelola pasokan harus dikendalikan bersama,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan pangan MBG.
“Ini konsep close loop economy. Yang bergerak bukan hanya industri besar, tapi warung, petani, nelayan, peternak kecil. Presiden ingin ekonomi tumbuh 8 persen, itu hanya bisa dicapai kalau ekonomi rakyat bergerak,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai keberanian melakukan koreksi di lapangan menjadi kunci penyempurnaan pelaksanaan program.
“Lebih baik kita yang menyampaikan kekurangan untuk diperbaiki, daripada orang lain yang membesarkan kelemahannya,” ujar Dedi.
Ia menambahkan, MBG berpotensi menjadi pengungkit ekonomi daerah di tengah keterbatasan fiskal dengan menghubungkan belanja negara dan produksi pangan masyarakat.
“Petani, peternak, nelayan, bahkan warga di kaki gunung harus menjadi bagian dari rantai pasok. Ayam, telur, ikan, sayur bisa diproduksi di sekitar rumah dan dibeli oleh dapur MBG. Uang berputar di desa,” katanya.