PasehPolitik

Panwascam Paseh Imbau Para Peserta Pemilu Patuhi Aturan Masa Kampanye

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paseh mengimbau kepada peserta Pemilu Tahun 2024 untuk mematuhi aturan yang ada saat masa kampanye yang sudah dimulai sejak 28 November 2023 lalu. Masa kampanye ini akan dilalui selama 75 hari sampai tanggal 10 Februari 2024.

Ketua Panwascam Paseh, Ricky Zacharias Loebis menyebutkan, peserta pemilu agar memasang Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan Perda Kabupaten Sumedang tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

Ia menekankan kepada komisioner dan sejumlah staff serta Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), untuk senantiasa waspada saat pengawasan masa kampanye, karena indikasi dan potensi pelanggaran selalu terjadi.

Baca Juga :  Panwascam Tanjungkerta Buka 24 Jam Terima Aduan Masyarakat saat Masa Kampanye

“Dimana, suka atau tidak suka, semua peserta Pemilu akan memaksimalkan curahan, pertemuan, perkumpulan dan mobilitasnya di masa kampanye ini,” terangnya saat press release di Sekretariat Panwascam Paseh, Rabu (29/11).

Panwascam Paseh, lanjutnya, mengajak segenap stakeholder yang ada untuk berkolaborasi dalam hal pengawasan.

“Setelah kita dampingi Pol PP dalam penertiban APS dan APK yang melanggar akhir-akhir ini, maka di tahapan masa kampanye 28 November sampai 10 Februari nanti potensi pelanggaran bisa terjadi, sehingga perlu ada upaya pencegahan dan pengawasan di wilayah kerja agar selama kampanye, tidak ada masyarakat yang di rugikan,” terangnya.

Baca Juga :  Sehari Jelang Pencoblosan, Panwaslu Kecamatan Rancakalong Tertibkan 703 APK

Ia juga mengajak unsur media sebagai bagian penting untuk penyambung informasi publik berkenaan dengan tahapan, pengawasan hingga progres pemilu di lapangan. Serta unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga aparat dan media masa, sangat strategis untuk sama-sama berkolaborasi mensukseskan pemilu yang demokratis dan lancar. Sebab, diakui Ricky, ditengah keterbatasan jumlah Panwascam dan juga PKD se-Kecamatan Paseh peranan mereka sangat penting.

Baca Juga :  Emak-emak Warga Paseh Sumedang Teriakan PKB Agung Tetap Agung

“Potensi pelanggaran pemilu di masa kampanye berpotensi terjadi, baik pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana. Maka dari Itu perlu keterlibatan stackholder untuk mengawasi pesta demokrasi tahun 2024 tersebut, harus kita cegah bersama agar terciptanya pemilu yang luber, jurdil dan rahasia serta bebas dari unsur politik uang,” terangnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button