Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Netty Prasetiyani Heryawan, mengatakan, untuk mencegah stunting bisa dengan cara mengoptimalkan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) pada anak. Hal itu ia sampaikan saat Promosi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus di Hotel Fitra, Desa Munjul, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Kamis (12/10).
Pada kegiatan yang di ikuti oleh ratusan peserta tersebut, turut hadir Ketua Tim Kerja Pengelola Pelayanan Keluarga Berencana Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat, Adang Samsul Hadi.
Istri mantan Gubernur Jawa Barat ini mengajak masyarakat untuk mencegah stunting mulai dari hulu, yaitu sebelum pernikahan dan saat kehamilan. Kemudian mengoptimalkan di 1000 Hari Pertama Kelahiran atau bayi sebelum umur 2 tahun.
“Upaya ini penting agar Indonesia terbebas dari bencana peradaban yang dipicu tingginya angka stunting,” terang Netty, seperti pada rilis yang diterima Tahu Ekspres.
“Kita meyakini bahwa stunting bukan hanya sekadar gagal tumbuh, bukan sekadar pendek dan stunting bukan hanya kerdil. Paling bahaya dan paling ditakutkan sebagai akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 HPK adalah dampaknya kemampuan otak anak-anak akan terbatas nanti pada anak usia kelas Satu SD,” tambah Netty.
Menurutnya, anak-anak stunting bukan tidak mungkin hanya menjadi musibah peradaban. Karena Indonesia memiliki kekurangan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Kondisi ini hanya akan menjadikan anak-anak Indonesia menjadi tamu dan penonton di negeri sendiri dan melihat orang-orang asing, dengan kemampuan teknologinya, mengelola sumber daya alam yang dimiliki.
“Karena itu, kita berharap anak-anak Indonesia tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan cerdas. Anak-anak yang memiliki cita-cita yang tinggi untuk mengelola Bumi Pertiwi, Bumi Nusantara ini. Ini tidak akan terjadi jika anak-anak kita stunting. Karena itu, kita harus bersama-sama mencegah stunting,” terang Netty.
Sebelumnya, Ketua Tim Kerja Pengelola Pelayanan Keluarga Berencana BKKBN Jawa Barat, Adang Samsul Hadi, mengungkapkan bahwa saat ini penduduk Jawa Barat mendekati angka 50 juta.
Jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Bahkan, sejumlah kabupaten di Jawa Barat memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibanding jumlah penduduk satu provinsi di daerah lain.
“Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48,7 juta. Tahun ini mungkin sudah 50 juta. Sekitar 20 persen dari penduduk nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional sangat ditentukan oleh Jabar. Jabar berhasil, maka nasional berhasil. Demikian pula dalam upaya penurunan stunting. Keberhasilan percepatan penurunan stunting di Indonesia sangat ditentukan oleh keberhasilan Jawa Barat,” ungkap Adang.
Lebih jauh Adang menjelaskan, stunting memiliki dampak jangka panjang. Dengan tumbuh dan kembang tidak optimal, maka peluang anak stunting menjadi menjadi tentara atau polisi yang mengharuskan tinggi badan ideal menjadi kecil. Belum lagi jika dihubungkan dengan perkembangan otak yang terhambat.
“Stunting berarti gagal tumbuh dan berkembang. Gagal tumbuh, tinggi dan berat badan serta gagal berkembang berarti perkembangan otaknya terhambat. Ini yang jadi masalah.
Dari sisi pendek, gak bisa masuk polisi atau tentara. Apalagi otaknya, kalau tidak ditangani, akan bermasalah di sekolah, apalagi pada masa produktif, mereka akan lebih mudah sakit. Pada usia 40 Tahun sudah sakit-sakitan, ini jadi problem. Jadi beban keluarga dan beban negara,” tandas Adang. (***)
