Dalam rangka menjaga kondusifitas Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang bebas hoax, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Sumedang-Majalengka (IJTI Suma) menggelar Diskusi Ringan Jelang Pemilu (Kuring Milu), di Zazi Cafe, Jalan Kutamaya Kelurahan Kotakukon Kecamatan Sumedang Selatan, Selasa (16/1/2024).
Hal tersebut disampaikan Ketua pelaksana kegiatan, Husni Nursyaf, sebagai upaya IJTI Suma dalam rangka menangkal hoax pada Pemilu 2024. Ia menyadari, peran dari semua pihak untuk menjaga kondusifitas menjelang Pemilu sangat dibutuhkan di era digital seperti sekarang ini.
“Banyak fenomena yang telah terjadi, salah satunya hoax yang mudah tersebar di kalangan masyarakat, hingga dapat menjadi pemicu. Melalui diskusi ini, kita harapkan dapat terciptanya kondusifitas di tahun 2024 yang menjadi tahun politik, khususnya di Kabupaten Sumedang,” kata Husni.
Menurut Kasi Humas Polres Sumedang, AKP Awang Munggardijaya, saluran komunikasi dan dialog interaktif melalui kegiatan tersebut menjadi pencerahan dan penyampaian aspirasi dari unsur mahasiswa serta media televisi (IJTI) untuk menyikapi dan mengawal jalannya Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Sumedang.
“Hambatan dan ancaman yang mungkin terjadi pada Pemilu 2024 mulai dari hoax, disinformasi yang berkembang menjadi cyber bullying, ujaran kebencian di medsos, berlanjut ke pengerahan aksi massa yang di tunggangi kelompok tertentu membuat suasana rasa aman terganggu, ancaman polarisasi di masyarakat karena perbedaan pilihan berdasar sentimen SARA,” ujar AKP Awang.
Menurutnya, data dari Kemenkominfo Tahun 2019 (jelang Pilpres) mengidentifikasi 3.901 hoax. Sedangkan langkah yang diambil Polres Sumedang dalam rangka menghadapi Pemilu 2024 sudah sejak awal dipersiapkan dengan kegiatan Kepolisian yang bersifat preemtif, preventif dan refresif.
“Dengan membuka saluran-saluran komunikasi antara masyarakat dengan Polres Sumedang dan jajaran Polsek baik berupa DM messenger akun medsos official, nomor Whatsapp pelayanan. Dapat memberikan keterbukaan informasi serta penyelesaian masalah dengan cepat dan tepat, namun terkait penanganan pelanggaran Pemilu yang di kedepankan adalah Bawaslu Sumedang, yang sifatnya koordinasi dengan Polres Sumedang,” lanjut AKP Awang.
Ia mengajak unsur elemen mahasiswa dan awak media untuk mengawal Pemilu 2024 dengan menjadi pendingin atau “Cooling System” bagi pihak-pihak yang berpotensi membuat gaduh dan konflik. Agar Pemilu 2024 berjalan damai, aman dan sejuk.
Masih ditempat yang sama, Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi menyebutkan, menjaga kondusifitas dapat dilakukan dari berbagai sisi. Salah satunya memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai asas Pemilu; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Kemudian lanjutnya, perspektif peran media diperlukan dalam menjaga kondusifitas. Utamanya dalam menangani isu yang tengah terjadi, dengan melakukan kroscek dengan membuat pemberitaan yang benar, sehingga kondusifitas di suatu daerah berjalan dengan baik.
“Apalagi tadi audiensnya mahasiswa sebagai orang intelektual. Dalam hal menyebarkan pemberitaan jangan hanya membaca judulnya saja tanpa membaca isinya. Teman-teman mahasiswa juga cukup secara literasi, dapat membedakan mana media yang benar, mana isi pemberitaan yang benar ataupun tidak benar. Disana ada peran mahasiswa dalam menjaga kondusifitas,” katanya.
Sementara, menurut Ketua Bawaslu Sumedang, Ade Adrianta Sinulingga, selama tahapan Pemilu Tahun 2024, pihaknya sudah menemukan banyak fenomena yang timbul di tengah masyarakat. Bahkan saat ini, Jawa Barat berada diurutan ke empat yang memiliki tingkat kerawanan pemilu dari semua provinsi yang ada di Indonesia.
“Tadi banyak kita diskusikan dalam acara ini. Untuk Sumedang belum keluar angkanya, cuman kalau melihat kondisi hari ini di masyarakat Kabupaten Sumedang, terjadi kerawanan di netralitas ASN dan juga netralitas kepala desa,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi hal itu, menurutnya, Bawaslu Sumedang mengedepankan upaya pencegahan.
“Jadi perlu kita edukasi, namun bila masih terjadi oleh oknum tersebut, baru kami lakukan penindakan sesuai regulasi dan ketegori. Bila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran itu bisa melakukan pelaporan kepada PKD ataupun langsung ke bawaslu bila itu perlu penanganan cepat,” katanya.
Ketua IJTI Jabar Iqwan Sabba Romli mengungkapkan bahwa peran jurnalis sangat dibutuhkan di tengah fenomena disrupsi informasi dan disrupsi teknologi di era digitalisasi seperti saat ini, khususnya pada momen Pemilu.
“Catatan kami bahwa jurnalis saat ini harus menjadi otentikator dan harus handal dengan menyampaikan pemberitaan yang akurat,” ungkap Iqwan.
Menurutnya, platform digital yang kian marak dewasa ini memiliki nilai positif dan negatif.
“Satu sisi para jurnalis bisa terbantukan dengan masuk ke ranah-ranah media sosial (kaitan dengan informasi) namun negatifnya ada saja informasi hoax yang dihasilkan dari platform-platform digital tersebut,” paparnya.
Dalam kesempatan ini, Ia pun mengimbau kepada para jurnalis khususnya yang tergabung dalam IJTI SUMA agar dapat mengawal literasi informasi di tengah momen Pemilu 2024.
“Terutama demi kemajuan bagi Kabupaten Sumedang,” ucapnya.
“Acara diskusi semacam ini juga dapat menginspirasi bagi Korda-korda IJTI yang ada di Jawa Barat,” terang Iqwan menambahkan.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pengurus dan anggota IJTI Suma, perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumedang dan kalangan mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Kabupaten.
Sedangkan untuk narasumber kegiatan turut hadir Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumedang, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumedang, Ketua IJTI Jawa Barat dan Kasie Humas Polres Sumedang.
Puncak acara diskusi bertajuk “Kuring Milu” tersebut ditutup dengan acara “Deklarasi Bersama Pemilu Anti Hoax, Anti Provokasi, Tanpa Politik Identitas” dengan penandatanganan spanduk deklarasi secara bersama-sama.
